Debat Pilpres : Jokowi Lebih Masuk Akal dan Realistis

Menurut pandangan Budi Laksana Sekretaris Jenderal Nasional Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Debat ke-2 Calon Presiden Joko Widodo dengan nomor urut 1, dan Calon Presiden Prabowo Subianto dengan nomor urut 02 terkait tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Secara logis dan masuk akal Jokowi lebih mengetahui masalah. Selain mengetahui masalah menurut Budi, Jokowi sudah melakukan pekerjaannya selama 4 tahun lebih yang keberhasilannya sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan Reforma Agraria dengan perhutanan sosial dan sertifikasi lahan yang diberikan kepara petani, masyarakat adat juga nelayan.

Di issu nelayan Pemerintahan Jokowi memang sejak awal konsisten dalam memberantas Illegal, unreported dan unregulated (IUU) Fishing sejak 2018 ada 488 kapal asing yang sudah ditenggelamkan. Termasuk pertanyaan terkait nelayan miskin yang disinggung oleh Prabowo, terkait modal, akses yang dibatasi termasuk peraturan-peraturan yang membatasi nelayan kecil. Jelas Prabowo tidak mengerti masalah disini dan Jokowi sudah sangat jelas menyampaikan. Bahwa ada Bank Mikro Nelayan yang sudah ada sejak 2017, hal ini merupakan implementasi dari pasal 60 UU Perikanan No.31 tahun 2004 sebagaimana diubah dalam UU No.45 tahun 2009, Pasal 61 UU No.7 tahun 20016 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Termasuk negara hadir, apa yang disinggung Prabowo.

“Negara jelas hadir ditengah-tengah nelayan kecil ada Asuransi nelayan, bebas biaya perizinan dan retribusi bagi para nelayan kecil. Saya kira disini point penting Jokowi sudah melaksanakannya dan tahu masalahnya. Pengalihan teknologi bagi nelayan kecil juga sudah ada sejak 2017, Pemerintah melatih para nelayan dengan pelatihan SKK 60 mil, ATKAPIN Tiga untuk mendukung sertifikasi nelayan demi menjadikan nelayan yang modern”. Tambah Budi disela-sela saat menyaksikan debat capres ke dua.

Jika masih ada argumentasi bahwa negara tidak hadir ditengah-tengah nelayan kecil, nelayan pada umumnya. Setidaknya pemerintahan di bawah Jokowi sudah membuktikan dan melakukan. Jadi terlepas dari itu semua. Poinnya sangat jelas yaitu siapapun pelaksana pemerintahan dan/atau kebijakannya harus mementingkan keadilan bagi nelayan kecil. Seperti halnya juga negara hadir memberi bantuan dan kesempatan untuk koperasi yang baru didirikan oleh nelayan yang menyatakan kemandiriannya. Bila dalam ketentuan hukum adalah legal bagi negara. Seharusnya tidak ada lagi pertimbangan apapun untuk diberi fasilitas agar berkesempatan maju dan mandiri oleh negara.

 

Kontak Person :

Budi Laksana (081319716775)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *