Presiden Jokowi Temui Perwakilan Nelayan Indonesia

Sejumlah perwakilan nelayan Indonesia menghadiri undangan silaturahmi Presiden Indonesia Bapak Ir.Joko Widodo pada Selasa, (22/01/2019). Di antara para nelayan yang hadir di antaranya adalah Serikat Nelayan Indonesia (SNI) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal SNI Budi Laksana. Anggota SNI yang hadir diantaranya para nelayan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Sebelum melakuan pemenuhan undangan oleh Presiden di istana. Perwakilan SNI singgah di Kantor Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ditemui oleh Koordinator Staff Khusus Satuan Tugas (Satgas) 115 Ahmad Sentosa dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulfikar Muchtar. Foto SNI

Dalam kesempatan itu perwakilan SNI yang diwakili oleh Sutarno Ketua SNI Kabupaten Indramayu menyampaikan terkait keresahan tentang alat tangkap yang merusak diwilayah Indramayu dan masalah perizinan yang dilakukan oleh para nelayan kecil dengan masih adanya pungli yang dilakukan.Perizinan untuk kapal kecil masih saja adanya pungli. Kadang untuk urusan tanda tangan saja masih ada oknum yang meminta kepada para nelayan kecil. Padahal untuk nelayan kecil dibebaskan dari segala biaya”. Ungkap Sutarno

Lebih lanjut, kata Sutarno yang juga sebagai nelayan bubu, “Selain dilema perizinan adalah alat tangkap yang merusak seperti alat garok yang sudah memasuki wilayah perairan Indramayu. Kita sudah nyatakan dalam demo nelayan pada tanggal 10 Januari yang lalu. Bahwa nelayan di Indramayu menolak adanya alat tangkap garok. Jelas ini sangat merusak dan tidak bisa didebatkan lagi. Kalau mau bukti mari kita lihat dilapangan.

Oknum yang meminta karena birokasi dari alur persyaratan pembuatan dokumen perizinan. Pembuatan dokumen Pas Kapal, Surat Kelaikan Kapal, SIUP/SIPI dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen perizinan tersebut memerlukan tanda tangan dari beberapa Instan seperti dari Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan dan UPTD dari dinas yang bersangkutan. Tidak begitu sederhananya Tertib Administrasi bagi pengolahan data terkait nelayan. Sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut memanfaatkan celah dari panjangnya birokrasi untuk keuntungan pribadi.

Sedangkan menurut Jamhuri selaku perwakilan SNI Cirebon juga mengeluhkan pembangunan yang lebih banyak kepada para nelayan yang perahunya di atas 30 GT. “kita sih memang nelayan kecil yang tidak bisa memberikan retribusi kepada pemerintah daerah. Ikan ataupun rajungan saja kami mau jual lelang bagaimana.? Tapi. Harus adil juga bagi nelayan kecil. Pengadaan sarana pendukung lelang seperti galangan perahu, tempat doking yang bisa dipakai oleh para nelayan kecil. Sarana itu belum dirasa oleh kami nelayan kecil”. Keluh Jamhuri

Setelah menyampaikan realita nelayan kecil kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) para perwakilan nelayan SNI diterima Presiden Jokowi di Istana Negara. Dalam kesempatan pemenuhan undangan dari Presiden, SNI juga menyampaikan ulang cerita realita nelayan kecil kepada Presiden secara langsung oleh Sekretaris Jenderal SNI Budi Laksana.

“Pemerintah harus tegas dalam penegakan hukum terkait dengan alat tangkap yang merusak. Ibu menteri sudah betul hanya pelaksanaannya dilapangan yang perlu dicek. Mengenai alat tangkap yang merusak jangan adalagi interpretasi terhadap peraturan yang ada. tentu pemerintah mengeluarkan peraturan dengan kajian yang matang. Perizinan bagi nelayan kecil juga harus diperhatikan, tumpang tindih Undang-Undang terkait izin juga masalah dilapangan. Sehingga menyulitkan bagi para nelayan kecil. Pembangunan infrastruktur buat nelayan kecil itu juga tak kalah penting. Seperti sandaran untuk perahu kecil, doking, dan pelelangan. Karena jika perahu milik nelayan kecil dan nelayan besar di satu tempatkan itu membuat perahu dari nelayan kecil sering rusak tertabrak jika hendak bersandar.” Kata Budi yang duduk bersebelahan dengan Presiden Jokowi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *