Nelayan Ende Deklarasikan Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Ende dan Mendorong Inisiatif Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Komunitas Nelayan di Kabupaten Ende propinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Senin dan Selasa (7/8) Mei mendeklarasikan berdirinya Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Ende sekitar 150 orang yang diwakili dari tiga kecamatan diantaranya, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Nangapanda dan Kecamatan Ende Selatan yang terdiri dari sembilan desa dan satu kelurahan.

Serikat Nelayan Indonesia : Impor Garam 2,37 Ton Menciderai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang di tekan Presiden Joko Widodo sangat menciderai semangat poros maritim, terlebih penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait impor garam telah menabrak undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Menurut Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Budi Laksana penanda tanganan Peraturan Pemerintah

SNI Cirebon Gelar Lokakarya

Kamis, 11 Januari 2018 Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Cirebon bersama Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) Indonesia menggelar Lokakarya dengan tema Mengawal Pelaksanaan Kebijakan Publik Terkait Keluarga Nelayan dan Petani di Pantai Utara Jawa Barat. Kegiatan di adakan di balaidesa Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon – Jawa Barat.

Peringati Hari Pangan Dunia 16 Oktober 2014 ; Kedaulatan Pangan Kedaulatan Negeri

 (JAKARTA) Memperingati hari pangan dunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2014,  Aliansi untuk Kedaulatan Pangan (AKAP) yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Serikat  Nelayan Indonesia (SNI), Solidaritas Perempuan (SP), IGJ, Koalasi Rakyat untuk Keadilan  Perikanan (KIARA), FIELD Indonesia, KRKP, FPPI, API, Senat Mahasiswa Universitas  Pangandaran, Komunitas Pemuda Tani Sabalad

Kesaksian Petani, Awal Perbaikan UU Perlintan

 Jakarta – Para petani yang tergabung sebagai pemohon Uji Materiil UU No. 19  tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau UU Perlintan mengikuti  persidangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis 16 Januari 2014. Tiga orang  diantaranya menjadi saksi dan memberikan tekanan bersama dengan tiga saksi  ahli yang diusulkan pemohon. Mereka adalah