Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Di dalamnya terdapat pasal yang berbunyi untuk mengamanatkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya.  Jika mengingat bahwa keberadaan Undang-Undang merupakan tatanan hirarki lebih tinggi dari Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kementerian dan peraturan jajaran Pemerintahan lainnya.

Bahwa pasal tersebut tentang pengkatagorian Nelayan Kecil dan Nelayan Besar. Bahwa Nelayan Kecil di kategorikan memiliki kapal berukurab di bawah 10 GT (Gross Tone). Bahwa yang kemudian dalam pembuatan Surat Kelengkapan Kapal seperti Pas Kapal, Akta Kapal, Minute Kapal dan SIUP/SIPI di lokasikan pada Perwakilan Kerja Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu. Dalam praktik di Kabupaten Indramayu kategori Nelayan Kecil yaitu nelayan yang memiliki kapal berukuran kurang dari 7 GT. Jadi kapal yang berukuran 8 GT dan 9 GT sudah masuk dalam kapal Nelayan Besar.

Maka di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang masih di godok tahun 2018 ini. Diharapkan membawa angin segar untuk para nelayan yang memiliki ukuran kapal di bawah 10 GT. Sehingga masuk pada alur Administrasi Nelayan Kecil dalam pembuatan Surat Kelengkapan Kapal. Hal tersebut juga di harapkan oleh Sutarno (42) Ketua Serikat Nelayan Indonesia cabang Indramayu yang dirinya pernah di undang oleh DPRD Kab. Indramayu pada 29 Maret 2018 lalu.

Dan Dumadi nelayan dari Desa Pabean Udik yang memiliki kapal berukuran 9 GT terlibat dalam alur kapal berukuran <20 GT. Untuk memiliki Surat Kelengkapan Kapal (pas Kapal, Akta Kapal dll) syarat-syarat pertama yang harus di penuhinya, antara lain : 1). Surat Permohonan Penggunaan Nama Kapal; 2). Kartu Tanda Penduduk; 3). Surat Keterangan Hak Milik; 4). Surat Tukang; 5). Kwitansi Pembelian Mesin dan 6). Foto Kapal dan Alat Keselamatan. Lebih lanjut persyaratan di atas di Upload ke website http://kapal.dephub.go.id yang sebelumnya nelayan di himbau untuk membuat akun di dalamnya. Ketika balasan dari Admin website melalui email keluar maka nelayan segera mencentak dan di serahkan bersama berkas persyaratan salinan lainnya ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu. Selanjutnya menunggu jadwal pengukuran kapal.

Setelah di ukur nelayan membayar Biaya Pengukuran sebesar Rp 100.000 di Bank atau Kantor Pos dengan menerima Kode Billing kemudian bukti pembayaran tersebut ditukar dengan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara san Laporan Pemeriksaan Kelaikan Kapal Penangkap Ikan. Surat ukur dan laporan tersebut kemudian di Upload lagi bersama persyaratan kedua, antara lain : 1). Surat Rekomendasi Kapal Baru dari UPTD Perikanan dan Kelautan setempat; 2). Surat Permohonan Penerbitan Grosse Akta Kapal; 3). Laporan Pemeriksaan Kelaikan Kapal Penangkap Ikan; 4). Kartu Tanda Penduduk; 5). KwitansiPembelianMesin; 6). SuratKeteranganHakMilik; 7). Surat Tukangdan8). NPWP.

Seterusnya salinan dari persyaratan kedua tersebut di layangkan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon jika sudah ada balasan email tentang Undangan Membawa Dokumen Asli dan Membayar Kode Billing sebesar Rp 150.000. Setelah petugas melakukan verifikasi data yang kemudian nelayan mendapat email berupa Undangan Penandatanganan Minute Akta dan Membayar Kode Billing lagi sebesar Rp 100.000. Setelah di lakukan penandatanganan maka nelayan mendapat email berupa Undangan Pengambilan Plat dan Berita Acara Pemasangan. Surat berita acara asli dibawa kemudian di serahkan kembali kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu untuk mendapat tanggal dan tanda tangan telah dilakukannya pemasangan tanda pendaftaran oleh petugas Ukur.

Lalu setelah mendapat tanggal dan tandatangan di serahkan kembali ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon untuk di tukar dengan Grosse Akta Kapal. Grosse Akta Kapal merupakan salah satu Surat Kelengkapan Kapal. Grosse Akta Kapal dan yang mengikitinya di pergunakan untuk mendaftarkan agar terbit SIUP/SIPI kapal. Dan tempat terbit SIUP/SIPI di bawah otoritas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.

Panjangnya Proses Pengadaan Surat Kelengkapan Kapal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *