Serikat Nelayan Indonesia : Impor Garam 2,37 Ton Menciderai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang di tekan Presiden Joko Widodo sangat menciderai semangat poros maritim, terlebih penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait impor garam telah menabrak undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Menurut Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Budi Laksana penanda tanganan Peraturan Pemerintah (PP) dengan mengijinkan Impor Garam 2,37 juta ton adalah salah kaprah yang menabrak rambu Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Nomor 7 Tahun 2016. Pemerintah membuat blunder dengan menarik kebelakang dan sangat sulit diterima jika Indonesia bicara negara dengan panjang pantai di dunia. Ini adalah masalah keberpihakan dan ketidakberpihakan.

Adanya tumpang tindih kewenangan dalam kendali impor di kementerian mengindakasikan tarik menarik kepentingan yang kuat. Persoalan kelangkaan garam selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun tetapi tidak ada upaya memberikan jalan keluar dari krisis garam tersebut terhadap petani garam. UU No.7/2016 jelas memberikan mandat yang kuat terhadap perlindungan dan perlindungan kepada petani garam harusnya ini menjadi payung hukum pelaksanaan swasembada garam, perluasan lahan produksi garam, dan menata serapan garam rakyat yang akan mengurangi ketergantungan impor garam.

Tetapi pemerintah lebih memilih jalan pintas dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan lebih memperioritaskan 21 perusahaan dan mengabaikan masyarakat petani garam yang tinggal disepanjang pesisir pantai Indonesia serta mengutamakan Kementerian Perindustrian dan tidak lagi memerlukan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tentu ini akan menambah catatan Presiden Jokowi disatu tahun masa pemerintahannya menjadi kebijakan yang tidak populis di mata rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: