Deklarasi SNI Kabupaten Indramayu dan Dialog Kebijakan

Acara deklarasi Serikat Nelayan Indonesia cabang Kabupaten Indramayu (Selanjutnya disebut SNI Kab. Indramayu) yang dilakukan pada (12/02) dan berlokasi di Balaidesa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu – Jawa Barat merupakan lahir dari kemauan nelayan kecil yang berada di dua desa pada Kecamatan Indramayu yaitu Desa Pabean Udik dan Desa Karangsong. Ketua SNI Kab. Indramayu bernama Sutarno yang berprofesi sebagai nelayan kecil penangkap rajungan dan berdomisili di Desa Karangsong. Acara deklarasi di hadiri tamu undangan dari berbagai unsur pemerintahan di antaranya; 1) Perwakilan Bupati Indramayu: Asda II; 2) Perwakilan anggota DPR-RI Komisi V: H. Daniel Muttaqien, ST; 3) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu: Ir. H. Abdur Rosyd Hakim; 4) Camat Indramayu: Drs. Sugeng Heryanto, M.Si; 5) Perwakilan Dinas Perhubungan Indrmayu; 6) Kepala Unit Polair Indramayu: I Nyoman Okta; 7) Kepala Desa Pabean Udik: Syamsul Ma’arif; 7) Ketua Karang Taruna Kabupaten Indramayu: H. Syaefudin dan di hadiri oleh 120 peserta dari anggota SNI Kab. Indramayu.

Dalam pembukaan acara yang di sampaikan oleh Ketua SNI Kab. Indramayu Sutarno, bahwa selama ini nelayan khususnya nelayan kecil yang berada di Kabupaten Indramayu masih belum mendapat perhatian dari Pemerintahan Indramayu dan masih belum juga mendapat perlindungan yang sebagaimana Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam telah amanatkan untuk masyarakat nelayan. Maka dengan adanya konsolidasi dalam rencana deklarasi organisasi yang bernama Serikat Nelayan Indonesia Kabupaten Indramayu agar nalayan dapat membangun kekuatan diri  khususnya nelayan kecil secara kolektif untuk mengawal kebijakan publik dan bisa bermitra baik dalam mengawal program-program pemerintah untuk nelayan sehingga bisa mencapai cita-cita yang di harapkan bersama seperti perlindungan hukum, keadilan serta kesejahteraan.

Menurut beberapa pengurus SNI Kab. Indramayu bahwa bentuk-bentuk kurang adanya perlindungan dan pemberdayaan seperti masih terjadinya penangkapan atau tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat nelayan melaut padahal surat-surat kapal lengkap, penyalahgunaan Kartu Tanda Pengenal (KTP) nelayan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan menjanjikan diberikannya bantuan tapi setelah bantuan datang tidak sampailah bantuan tersebut kepada nelayan yang dihimpun KTP nya, kurangnya mendapat informasi dari dinas-dinas (khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan) terkait program, regulasi dan administasi untuk nelayan dan masih sangat terasa kesenjangan perlakuan oleh pihak-pihak tertentu antara nelayan besar dengan nelayan kecil. Maka dengan adanya organisasi ini, berharap nelayan kecil dapat bermitra dengan pemerintah daerah Indramayu.

Kemudian setelah acara deklarasi selesai dilanjut dengan Dialog Kebijakan bersama tamu undangan yang bertemakan Mendorong Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Nelayan. Bahwa menurut Sekretaris Jendral Serikat Nelayan Indonesia (Sekjen SNI) Budi Laksana, dialog kebijakan dilakukan agar bisa memberi informasi kepada pihak Pemerintah Indramayu tentang permasalahan nelayan kecil khususnya dan juga sebaliknya yang kemudian dapat menjadi komulatif dalam kertas posisi untuk mendorong terbentuknya regulasi turunan dari Undang-Undang Nelayan yang berupa Peraturan Daerah untuk nelayan. Serta menurut Ketua Karang Taruna Kab. Indramayu H. Syaefudin yang sebagai moderator dalam acara dialog juga menyampaikan bahwa sekiranya beberapa pertanyaan nelayan dan jawaban narasumber bisa menjadi pertimbangan dalam menginisiasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang nelayan kepada DPRD Indramayu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: