SNI Cirebon Gelar Lokakarya

Kamis, 11 Januari 2018 Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Cirebon bersama Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) Indonesia menggelar Lokakarya dengan tema Mengawal Pelaksanaan Kebijakan Publik Terkait Keluarga Nelayan dan Petani di Pantai Utara Jawa Barat. Kegiatan di adakan di balaidesa Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon – Jawa Barat.

Acara digelar bertujuan sebagai berikut: 1). Mengetahui sejauh mana realiasisasi kebijakan publik terhadap nelayan dan petani di Kabupaten Cirebon; 2). Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan terhadap pengetahuan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; 3). Mendorong petani dan nelayan aktif berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan maupun penyusunan regulasi terkait di daerah maupun di desa; 4). Petani dan Nelayan mempunyai perencanaan aksi di tingkat daerah dan desa masing-masing; 5). Adanya Jaringan Komunikasi petani dan nelayan didaerah untuk saling menguatkan dan mengawal regulasiperlindungan petani dan nelayan di daerah.

Narasumber yang di undang adalah Bupati Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, Kepala Desa Gebang Kulon dan Kepala Unit BRI Gebang. Namun yang tidak hadir dari narasumber yang di undang dalam acara adalah Bupati Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dan Kepala Unit BRI Gebang. Dan di hadiri oleh 56 peserta lokakarya yang terdiri dari nelayan dan petani serta beberapa perwakilan SNI Kabupaten Indramayu dan SNI Kabupaten Karawang.

Menurut Ketua SNI Kabupaten Cirebon Ribut Bahktiar bahwa dalam acara yang di adakan agar bisa menjadi pengawalan realisasi pelaksanaan kebijakan publik terkait perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan di Kabupaten Cirebon khususnya di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Sejak di keluarkannya undang-undang perlindungan dan pemeberdayaan nelayan tidak menjadi implementasi yang signifikan di daerah-daerah khususnya Kabupaten Cirebon, masih banyak nelayan belum bisa menikmati perlindungan yang di amanatkan oleh peraturan tersebut dari pemerintahan. Suatu contoh kasus pada akhir tahun 2016 yang lalu nelayan rajungan Cirebon, Indramayu, Tegal dan daerah lainnya mengalami perompakan di daerah Lampung di saat melaut dan mendapat hasil tanggkapan. Ketika perompakan terjadi negara atau dalam hal ini pemerintah tidak hadir dalam melindungi nelayan, hal tersebut terbukti saat nelayan menjadi korban perompakan dan melaporkan pada pihak yang berwajib tidak pernah di laksanakan bahkan tidak di respon.

Ribut melanjutkan bahwa pemberdayaan yang di amanatkan oleh undang-undang juga belum bisa dirasakan oleh nelayan di Desa Gebang Kulon. Mekanisme terkait agar mendapat program pemberdayaan juga kurang sosialisasi kepada nelayan Desa Gebang Kulon dari pemerintah daerah yakni dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Maka dengan di adakannya acara ini di harapkan bisa menjadi langkah pengawalan terkait kebijakan-kebijakan publik dalam implementasinya di tingkatan daerah. Setelah adanya Undang-Undang Nelayan di keluarkan tapi belum juga nelayan mendapatkan praktek yang nyata karena Peraturan Dearah belum di keluarkan atau seperti apa yang sudah Sekjen sampaikan. Seperti contoh Regulasi dari kementerian terkait pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ternyata masih banyak terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut dan dari pemerintah daerah sendiri pun seperti tidak ada tindakan penertiban yang tegas terkait alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Maka dengan hal itu SNI Kab. Cirebon mendesak pembentukan Peraturan Daerah terkait pelaksanaan perlindungan dan pemeberdayaan nelayan agar kesejahteraan nelayan dapat perlahan-lahan terbentuk serta di harapkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu bisa memberikan informasi terkait program-program untuk nelayan khususnya kepada istri nelayan.

Selanjutnya perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Drs. Yanto sebagai Kabid Pemberdayaan menyampaikan akan ada rencana program di tahun 2018 ini yakni program IRT (Indrustri Rumah Tangga) dari Bidang Pemberdayan bahwa tujuan program tersebut adalah agar perempuan dari nelayan dapat mengelolah hasil tangkapan para nelayan maka perlu dilakukan pemberdayaan melalui perencanaan yang sekarang pelaksanaannya di awali dengan pengajuan dari kelompok perempuan yang di bentuk dengan skema kebutuhan yang diperlukan.

Yanto menyampaikan lebih lanjut bahwa hasil pemberdayaan tersebut mengikuti juga program tentang Pelatihan Pengemasan sehingga produk dari IRT tersebut dapat bersaing dan pemerintah daerah bisa memfasilitasi proses pemasarannya. Namun perlu di ingat bahwa kelompok yang akan di bentuk harus berbadan hukum sebab sekarang aturannya mengisyaratkan seperti itu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tersebut berlaku juga untuk keluarga nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran dalam berwirausaha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: