Pandangan dan Masukan Posisi Runding Indonesia Tentang Subsidi Perikanan

Ada beberapa pandangan kritis dan masukan terhadap posisi runding Indonesia pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 WTO yang berlangsung di Buenos Aires, Argentina pada 10-15 Desember 2017 lalu, kami sampaikan sebagai berikut:
1. Tentang Praktek Overfishing, Overcapacity, dan IUU Fishing
Data FAO menyebutkan bahwa subsidi perikanan dunia dinilai telah mencapai hingga USD 35 milyar, dimana sekitar USD 20 Milyar dari subsidi tersebut berkontribusi secara langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan yang berlebih dan berdampak langsung pada keberlanjutan sumber daya perikanan. Hal ini berdampak terhadap pangsa stock ikan yang terus menurun sepanjang tahun. FAO mencatat adanya penurunan stok ikan yang yang cukup signifikan, dari sekitar adanya 90 persen stok ikan di tahun 1974 dan menurun hingga 69 persen di tahun 2013.
Oleh karena itu, kami mendukung upaya global untuk mengatasi overfishing, overcapacity, dan praktek IUU Fishing diseluruh perairan dunia yang disebabkan oleh adanya pemberian subsidi dibidang perikanan berlebih pada industri penangkapan ikan berskala besar yang secara khusus subsidi tersebut mengalir di negara-negara industri.
Pada level nasional, kasus pencurian ikan di Indonesia melibatkan jaringan “pasar” yang cukup besar karena dilakukan oleh pencuri ikan dari berbagai negara dan diperkirakan akibatnya Indonesia mengalami kerugian sekitar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 260 triliun. Sementara, di tingkat global kerugian akibat Illegal, Unreported, and Unregulated (lUU) Fishing diperkirakan mencapai USD 10 miliar hingga USD 23,5 miliar atau setara Rp 310 triliun per tahun. Untuk itu, tindakan tegas terhadap praktik pencurian ikan menjadi salah satu cara untuk menekan over exploitations yang terjadi di Indonesia.
Penindakan illegal fishing oleh Pemerintah Indonesia dengan melakukan penenggelaman kapal yang sudah mencapai 317 unit kapal sudahlah baik. Namun tidak cukup hanya sampai pada penenggelaman kapal dan sebatas penindakan hukum pada kapten kapal. Sebab yang menjadi kunci utama agar menjadi efek jera adalah penegakan hukum terhadap perusahaan pemilik kapal yang melakukan illegal fishing. Selain itu, penegakan hukum terhadap illegal fishing harus menyentuh pada praktek-praktek pencurian ikan diperbatasan seperti double flagging, mematikan alat VMS, dan transhipment di tengah laut.

2. Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia & Pengutamaan Peran Nelayan
Bahwa hingga hari ini Indonesia memiliki 2.7 jiwa nelayan, baik mereka yang beroperasi di laut maupun perairan umum, dimana sekitar 556.349 unit kapal sedang beroperasi dan 95,6 persen di antaranya adalah kapal skala kecil yang beroperasi di sekitar pesisir pantai atau beberapa mil dari pantai, dengan spesifikasi perahu tanpa motor sebanyak 170.938 unit, kapal motor tempel sebanyak 225.786 unit, kapal motor di bawah 5 GT (Gross Ton) sebanyak 123.748 unit, dan kapal motor ukuran 5GT s.d 10 GT mencapai 35.877 unit. (KIARA, 2017).
Berpijak pada keberadaan mayoritas nelayan lokal tersebut, Presiden Joko Widodo dalam salah satu dari lima pilar Poros Maritim menempatkan nelayan sebagai pilar utama dalam menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut di Indonesia.
Namun, nelayan belum sejahtera. Data BPS menunjukan 63,47% penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan. Rata-rata tingkat upah nelayan sekitar Rp1,1 juta per bulan, sedikit di bawah pekerja bukan nelayan yang memiliki upah Rp 1,2 juta per bulan. Hasil survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian 2011, penghasilan per tahun dari hasil melaut nelayan mencapai Rp28 juta atau per bulannya hanya sekitar Rp2,3 juta.
Merujuk kepada tiga kebijakan nasional yaitu UU Perikanan, UU Kelautan dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam terdapat sedikitnya 24 bentuk tindakan kebijakan subsidi yang terkandung dalam pasal undang-undang tersebut. Dalam mandatnya, kebijakan undang-undang tersebut mewajibkan negara hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar pelaku kegiatan perikanan nelayan tradisional skala kecil. Maka dapat dikatakan pula bahwa Subsidi untuk nelayan adalah amanat Konstitusi.
Jika subsidi untuk nelayan adalah amanat Konstitusi sudah semestinya dari beberapa bentuk tindakan kebijakan subsidi yang tertuang dalam regulasi/peraturan perundang-undangan dapat merata dan tepat guna implementasinya karena mengingat realita keadaan nelayan Indonesia yang masih sangat membutuhkan dukungan pemerintah terkait berbagai persoalan yang dihadapi nelayan seperti : 1) Alat dan kapal penangkapan; 2) biaya operasional untuk melaut, seperti: subsidi BBM, skema permodalan yang mudah dan asuransi yang ringan dan bermanfaat bagi nelayan, serta pembebasan pajak dan retribusi; 3) Sarana dan prasana pendukung hasil tangkapan; dan 4) bantuan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan.
Sebab dari penilaian yang tercatat bahwa sekitar 16 persen dari total subsidi perikanan dari Pemerintah Indonesia yang sampai pada nelayan tradisional skala kecil. Sebaliknya, 84 persen subsidi perikanan diberikan secara ekslusif pada industri perikanan skala besar yang berkontribusi pada penangkapan ikan berlebih. (KNTI, 2017). Padahal melalui Pedoman FAO Mengenai Perlindungan Perikanan Skala Kecil dalam Konteks Mengurangi Kemiskinan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2014, negara Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen kuat untuk melindungi perikanan skala kecil yang dimana pendekatan hak asasi manusia menjadi jiwa dari upaya perlindungan tersebut.
Secara khusus tentang subsidi BBM, tercatat dari 90 persen rumah tanggal nelayan, 60 persen pengeluaran produksinya didominasi oleh kebutuhan pembelian bahan bakar minyak (BBM). Namun keberadaan Permen ESDM No. 6 tahun 2014 yang membolehkan Kapal 30 GT mendapatkan subsidi solar telah berdampak terhadap terjadinya penimbunan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak tertentu (tengkulak) dan kemudian dijual dengan harga lebih tinggi di pasaran. Hal ini terjadi pada nelayan di pesisir Pantura Jawa seperti di Kendal, yang membeli bahan bakar berupa solar tidak melalui SPBN (gerai resmi dengan harga subsidi) sehingga membeli BBM yang harganya lebih mahal.
Di sisi lain, melihat bahwa kearifan tradisional nelayan dan masyarakat adat di kepulauan Indonesia adalah praktik yang telah berlangsung selama berabad-abad dan masih efektif dipraktekkan hingga hari ini guna menjaga keanekaragaman hayati yang amat kaya; serta merawat perekonomian berbasis dari dan untuk komunitas. Pengelolaan berbasis komunitas tersebut dapat kita temukan di berbagai kawasan pesisir Indonesia, yang kini masih dipraktekkan nelayan dan masyarakat adat pesisir.
Pengelolaan ekososistem pesisir dan laut berbasis komunitas merupakan agenda penting yang harus didukung Pemerintah dan berbagai pihak guna mencegah hilangnya keanekaragaman hayati, dengan tidak mengeyampingkan atau bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional masyarakat nelayan dan adat dalam menjaga kelestarian ekosistem demi kelangsungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai sosial, budaya, religius, dan bahkan ekonomi.
Terlebih lagi tentang asumsi bahwa konsekuensi subsidi perikanan menyebabkan penangkapan berlebih dan memacu menipisnya stok ikan, khususnya di negara berkembang, adalah pandangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta lapangan sebab di Indonesia, 91,8 persen di antaranya nelayan tradisional dan nelayan kecil dengan armada kapal bertonase di bawah 10 GT. Hal tersebut bisa diperhitungkan banyaknya hasil tangkapan tidak sampai pada puluhan ton, bahkan untuk kapal berukuran < 5 GT itu maksimal tangkapan mencapai satu ton tapi bandingkan dengan industri penangkap ikan berskala besar yang dimana salah satu kapal dari beberapa kapal milik industri tersebut yang berukuran 30 GT (atau > 30 GT) yang dapat menangkap ikan lebih dari puluhan ton. Dalam konteks inilah, Indonesia harus kembali kepada mandat UUD 1945.

3. Tuntutan Terhadap Posisi Runding Indonesia
Kami menilai, sebagai negara maritim dan dalam rangka memperkuat implementasi agenda poros maritim, perundingan isu subsidi perikanan di WTO menjadi penting untuk dikawal prosesnya. Hal ini dilakukan guna memastikan isi kesepakatan WTO tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan terhadap sumber daya dan kedaulatan perikanan Indonesia, serta kesejahteraan nelayan.
Kami melihat, bahwa kepentingan terhadap isu subsidi perikanan terbagi menjadi dua; yakni di satu sisi, mayoritas negara berkembang dan negara-negara miskin menginginkan agar segala kesepakatan yang melarang beberapa kategori subsidi perikanan harus merujuk secara eksplisit kepada pembukaan mandat yang diberikan dalam Program Kerja Doha (Doha Work Program) tahun 2001. Namun, di sisi yang lain negara-negara industri bersama dengan sekutunya dalam Koalisi ‘Friends of Fish’ – Argentina, Peru, Kolombia, dan Uruguay – bertekad untuk menghapus “Doha” dari kesepakatan subsidi perikanan yang diusulkan serta dari Ministrial Declaration Buenos Aires di KTM 11 WTO.
Kami menilai bahwa posisi Indonesia yang mendorong penguatan terhadap disiplin special and differential treatment (S&D) untuk negara berkembang dan LDCs countries adalah langkah yang tidak dapat ditawar.
Kami meminta agar Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan Posisi runding yang memberikan pengecualian terhadap larangan subsidi terkait dengan kegiatan penangkapan ikan secara artisanal, penangkapan ikan skala kecil, dan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (EEZs) dengan tetap berpedoman pada kebijakan peraturan perundang-undangan nasional dan Pedoman Perlindungan Perikanan Nelayan Skala Kecil FAO Tahun 2014.
Oleh karena itu, dari pandangan kritis diatas, maka dengan ini kami menyusun beberapa rekomendasi posisi runding Indonesia di WTO sebagai berikut:
1. Tidak melakukan trade-off kepentingan antara isu subsidi perikanan dengan isu-isu Singapura di dalam KTM ke-11 WTO.
2. Pembatasan ataupun penghapusan subsidi perikanan harus difokuskan pada industri-industri perikanan tangkap (hulu hingga hilir) berskala besar dan negara-negara industri.
3. Aturan penindakan terhadap praktek-praktek overfishing, overcapacity, dan IUU Fishing di dalam WTO harus dapat menyentuh pada aktor utamanya, dan bukan ditujukan pada pelaku kecilnya.
4. Mempertahankan posisi runding Indonesia terhadap subsidi di sektor perikanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur di dalam UU No.7 Tahun 2016 dan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
5. Mandat Doha Development Agenda (DDA) harus menjadi rujukan dalam perundingan subsidi perikanan yang tetap memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara terbelakang (LDCs Countries) dengan menerapkan ketentuan special and differential treatment (S&D).
6. Tidak terjebak pada usulan atau proposal yang membagi skema subsidi kepada beberapa klasifikasi box (green box, blue box, amber box) seperti yang telah terjadi pada isu pertanian.
7. Menyusun posisi runding yang memperkuat konsep perlindungan nelayan tradisional skala kecil dengan pendekatan terpadu atas eksosistem pesisir dan laut berbasis komunitas, guna mencegah hilangnya keanekaragaman hayati, dengan tidak mengeyampingkan atau bahkan menghilangkan hak konstitusional masyarakat nelayan dan adat dalam menjaga kelestarian ekosistem demi kelangsungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai sosial, budaya, religius, dan bahkan ekonomi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: