Masih Memiliki Kesempatan Bangsa Indonesia Mewujudkan Negeri Maritim, Kaum Nelayan Adalah Tolak Ukur Perwujudannya

Jakarta, 10 Juli 2016

Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim, paling tidak karena dua hal: pertama, sejak zaman dulu kala penduduk kepulauan nusantara ini dikenal sebagai pelaut. Kedua, wilayah lautnya lebih luas, seluas 5.866 juta km³ dibandingkan wilayah daratannya seluas 2.027 juta km³. Tahun 1993 Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih dari 81.000 km dan kurang lebih dari 9.261 desa dikategorikan sebagai Desa Pesisir. Maka dengan banyaknya jumlah Desa Pesisir tersebut tidak mungkin penduduk yang tinggal di dalamnya itu sedikit dan bahkan tidak sedikit pula mata pencaharian penduduk tersebut adalah dengan melaut atau berprofesi nelayan.

Secara geo ekonomi laut Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat beragam seperti perikanan, terumbu karang, dan rumput laut. Sumber daya perikanan laut Indonesia terdiri dari sumber daya ikan palagis besar (451.830 ton/tahun) dan palagis kecil (2.423.00 ton/tahun), sumber daya perikanan demersial (3.163.630 ton/tahun), udang 100.720 ton/tahun, dan ikan karang (80.082 ton/tahun). Dilihat dari potensi lestari total ikan laut, ada 7,5 % (6,4 juta ton/tahun dari potensi dunia yang berada dilaut Indonesia, sedangkan disisi yang lain berkisar 24 juta hektar perairan laut dangkal cocok untuk usaha budidaya laut (mariculture) ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi dengan produksi 47 juta ton per tahun. Lahan pesisir (coastal land) yang sesuai untuk usaha tambak udang, bandeng, kerapu, kakap, kepiting, rajungan, rumput laut, dan biota perairan lainnya yang diperkirakan 1,2 juta hektar dengan potensi produksi sebesar 5 juta ton pertahun.

Terbukti pada tahun 2014, Indonesia di akui dunia sebagai negara pengelola terumbu karang yang baik dan berkelanjutan, hal tersebut mendapat tanda penghargaan di San Fransisco (Amerika Serikat) berupa Coral Conservation Prize. Masih banyak kebanggaan lain yang di akui dunia akan kekayaan alam dan destinasi wisatanya di sektor kelautan Indonesia. Namun yang sangat diprihatinkan hal tersebut tidak berdampak baik pada kehidupan ekonomi-sosial masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan tradisonal dan/atau nelayan kecil.

Rendahnya pendapatan atau keadaan ekonomi-sosial masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan tradisional dan/atau nelayan kecil disebabkan dari beberapa faktor. Pertama, faktor alamiah yaitu perubahan musim yang setiap tahun pasti terjadi, akibatnya nelayan tidak bisa melaut untuk mencari ikan sebagai sumber mata pemcahariannya. Kedua, faktor nonalamiah yang berhubungan dengan alat tangkap, daya jangkau teknologi penangkapan, kepadatan populasi nelayan, jaminan sosial tenaga kerja yang masih belum terasa dan merata, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran, serta dampak negarif kebijakan moderinisasi perikanan dan kelautan seperti pelarangan penjualan-penjualan biota laut tertentu, impor ikan, reklamasi pantai dan lainnya.

Dari kedua faktor tersebut, faktor nonalamiah yang bisa dilakukan penanggulangan dan pencarian soslusinya. Pemerintah (baik tingkat Pusat, Daerah maupun Desa), Organisasi Nelayan dan masyarakat nelayan harus bersinergi. Bagi aparatur pemerintahan jangan berpersepsi negatif menilai perilaku masyarakat nelayan sebagai orang yang malas dan tidak memiliki kepedulian terhadap pembangunan negara yang kemudian jika adanya program pembangunan masyarakat nelayan direncanakan dan dilaksanakan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat nelayan. Kekurang pedulian masyarakat nelayan terhadap masalah-masalah pembangunan yang disponsori oleh pemerintah disebabkan karena masyarakat nelayan disibukkan dengan pergulatan mempertahankan hidup, tenaga dan pikiran yang ada sepenuhnya dicurahkan untuk mengatasi persoalan-persolan kehidupan sehari-hari, waktu yang ada dihabiskan untuk melaut mencari penghasilan dan jika didarat  mereka hanya sekedar beristirahat sejenak, kemudian harus melaut lagi.

Pemerintah memang sudah berupaya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan dengan mengeluarkan program bantuan kredit kepada nelayan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit BIMAS dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit program bantuan kredit tersebut mengalami kemacetan angsuran karena tingkat penghasilan nelayan sangat kecil sebagai akibat dari kesulitan memperoleh hasil tangkapan, besarnya biaya operasional, kerusakan peralatan tangkap, dan bahkan jaringan perdagangan ikan yang merugikannya. Maka upaya pemberian bantuan kredit tersebut seharusnya pemerintahan berperan aktif tidak hanya sekedar sebagai jembatan saja tapi sebagai pemangku jabatan yang bertanggungjawab dan memanusiakan manusia, artinya jangan sekedar pemberian bantuan lalu selesai bertugas tanpa disertai kontunyunitas seperti pemeberdayaan dan pengawasan dengan melakukan upaya-upaya pengadaan aktivitas yang menghasilkan sumber ekonomi bagi keluarga dan masyarakat nelayan.

Karena untuk merealisasikan visi negara maritim, tidaklah cukup hanya dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang perhubungan laut dan perikanan, tetapi mesti merealisasikan tanggungjawab dan kewajiban negara khususnya pemerintahan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir, selain memastikan bahwa pengaturan, pengurusan, dan pengelolaan perhubungan laut, perikanan, dan pelabuhan laut bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir selain merupakan tolak ukur dari kemakmuran yang dihasilkan dari laut, juga nelayan dan masyarakat pesisir adalah tulang punggung dari negara maritim dalam kapasitasnya sebagai produsen pangan berprotein, penjaga kedaulatan efektif di perairan dan pulau kecil terluar dan pelaku SAR dalam bencana di laut.

Sudah komplek permasalahan masyarakat nelayan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, jangan dibebani dan didiskriminasi oleh kebijakan moderinisasi kelautan dan perikanan yang berupa pelarangan-pelarangan penangkapan yang tidak logis dan merugikan, pembangunan reklamasi pantai demi kepentingan segelintir golongan serta kebijakan impor biota laut yang terus dilakukan. Hal tersebut berakibat terus terkungkungnya masyarakat nelayan di pedesan pesisir dalam kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi-sosial.

1. Situasi Nelayan Gebang, Kabupaten Cirebon

Gebang merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Cirebon yang luas wilayahnya 31,68 km² dengan jumlah penduduk 6.824 jiwa pada tahun 2014 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon. Penduduk atau masyarakat Gebang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan yang tergolong dalam nelayan kecil dengan perahu di bawah 9 Gross Ton (GT). Ada dua katagori nelayan, nelayan harian (wewe) yang berangkat pada pagi dinihari dan kembali pada waktu siang hari. Dan nelayan rantau (babang) yang berangkat selama tujuh hari berada ditengah lautan atau merantau selama berbulan-bulan dimana daerah musim ikan tertentu berada. Jenis ikan yang dicari seperti teri nasi, tongkol, tenggiri, cucut, serta rajungan.

Biaya operasional yang dikeluarkan seperti nelayan harian sekitar Rp 100.000 sampai dengan Rp 200.000 dengan pemakaian 40 liter solar, ditambah biaya untuk sembako. Sedangkan biaya untuk nelayan rantau sekitar Rp 1.000.000 hingga Rp 1.500.000  dengan pemakaian 280 liter ditambah biaya perbekalan seperti kebutuhan sembako. Sedangkan pendapatan para nelayan sangat fluktuatif, rata-rata pendapatan bagi para nelayan harian adalah Rp 20.000 hingga Rp 50.000. Bagi nelayan rantau adalah Rp 100.000 hingga Rp 200.000 setelah dipotong biaya perbekalan. Dengan pendapatan nelayan yang jauh dari layak sehingga banyak anak-anak nelayan yang putus sekolah.

Belum lagi problematika seperti terjerat hutang pada tengkulak sehingga penjualan hasil tangkapannya tidak bisa menjual di luar tengkulak tersebut, akibatnya harga yang ditawarkan relatif rendah. Hal tersebut biasa terjadi maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka kurang mencukupi apalagi memenuhi kebutuhan gizi yang baik atau sampai membiayai sekolah anak-anak mereka. Masih banyak permasalahan yang dihadapi nelayan di Gebang salah satunya lagi yaitu padatnya populasi penangkap ikan sehingga mereka harus bersaing dalam mencari dan menangkap ikan, di tambah lagi rencana pemerintah dareah kabupaten Cirebon akan merencanakan dibangunnya pelabuhan untuk kepentingan komuditas industri.

Di Gebang juga banyak nelayan rajungan, yang kini mengeluhkan harga rajungan yang menyekik urat nafas mereka karena tidak sebanding dengan apa yang di keluarkan saat melaut baik itu berupa materi, tenaga maupun ancaman kecelakaan di laut. Standarnya harga rajungan adalah Rp 70.000/kg, sedangkan sekarang harga rajungan anjlok dipasaran sekitar Rp 27.000/kg bahkan ada yang sampai mengeluh Rp 20.000/kg. Untuk itu perlunya solusi agar stabilitas harga dari hasil tangkapan tetap terjaga bukan hanya sekedar dengan pemberian bantuan-bantuan (misal: Bantuan Pinjaman KUR) tanpa kejelasan sistem yang berkelanjutan agar ada penghasilan tambahan selain dari melaut.

Pemberdayaan perempuan yang tinggal di wilayah pesisir juga sangat berpeluang untuk  menambah kebutuhan ekonomi bagi keluarganya yang dimana kepala keluarganya hanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sehingga kemandirian perempuan terjadi, jika dulu hanya menanti dan berharap pada kepala keluarga mendapat hasil tangkapan berlimpah.

2. Situasi Nelayan Banyuputih, Kabupaten Situbondo

Banyuputih merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Banyuputih memiliki luas wilayah 48.167 Ha. Dengan jumlah penduduk 54.097 jiwa pada tahun 2011. Pada tahun 2014, sebanyak 7.134 mayarakat di Kecamatan Banyuputih berprofesi sebagai nelayan kecil dan sebagai nelayan buruh. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan bahwa karakteristik nelayan di Desa Sumberanyar dan Desa Wonorejo sebagian nelayan memiliki tingkat pendidikan SD dengan jam kerja sebesar 6 jam dan pendapatan sebesar kurang lebih Rp 700.000 dengan beban tanggungan 4 orang sebagai nelayan buruh. Usia sebagian besar nelayan di kedua desa yang berada di Kecamatan Banyuputih, Situbondo tersebut rata-rata berusia di antara 30-40 tahun.

Banyaknya nelayan di Banyuputih dimungkinkan juga banyaknya konflik dalam melakukan penangkapan ikan terlebih lagi zonasi disepanjang pesisir di Jawa Timur rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan serta tidak sedikitnya nelayan yang memiliki alat tangkap yang lebih moderen. Lagi, keluh kesah dari pada nelayan di Banyuputih yaitu sulitnya pengajuan kecelakaan kerja nelayan seperti kapal/perahu yang karam karena faktor alam dimana hal tersebut pasti terjadi setiap tahunnya dengan jumlah maksimal 3 kapal/perahu yang karam.

Bagi nelayan di Banyuputih permasalahan lainnya juga tidaklah jauh berbeda dengan apa yang di alami oleh nelayan di Gebang yaitu terjerat hutang namun bukan pada tengkulak dan harga jual hasil tangkapan rendah. Mayoritas nelayan di Banyuwangi adalah nelayan yang menangkap ikan, udang dan cumi. Pendorongan ikan sebagai pengganti daging pada Bulan Ramadhan 1347 H/2016 M yang lalu ternyata masih kurang mendapat respon dan perhatian dari masyarakat karena pasokan ikan dari nelayan tidak di dorong pula oleh pemerintah sebagai sarana penyaluran penjualan ikan yang berkualitas.

Pada pertengahan Bulan Ramadhan lalu terjadi terang bulan yang akibatnya nelayan Banyuputih tidak berangkat melaut karena pada terang bulan ikan berada pada kedalaman yang tidak dimungkinkan tertangkap oleh alat tangkap mereka. Namun lagi-lagi karena kebutuhan ekonomi ada saja nelayan yang nekad melaut. Sumber penghasilan bagi masyarakat pesisir terlalu berfokus pada melaut, sehingga ketika kondisi alam tidak memungkinkan untuk melaut mereka tidak bekerja dan penghasilan untuk kehidupannya pun tidak ada.

Satu lagi keluh kesah nelayan Banyuwangi yang berada di Desa Sumberejo, masyarakat pesisir di dusun Sukerejo pada tahun 2000 pernah dilakukan penggusuran oleh pemerintah daerah dengan alasan wilayah tersebut terlalu bahaya karena dihawatirkan air laut yang pasang dapat membanjiri rumah-rumah mereka namun tidak ada solusi untuk pengalokasian wilayah hunian bagi keluarga nelayan. Diskriminasi terhadap masyarakat pesisir sering terjadi karena kondisi lingkungannya kumuh hal tersebut sering dijadikan alasan dasar. Namun bukannya ada hal-hal yang lebih baik dan manusiawi untuk melakukan penindakan dan penertiban.

3. Upaya dan Peranan Organisasi Nelayan

Dengan berbagai persoalan dan permasalahan yang di alami oleh nelayan disinilah Serikat Nelayan Indonesia (SNI) hadir sebagai wadah berkumpulnya para nelayan untuk kemudian menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah, melakukan pengawasan dan pemeberdayaan bagi nelayan yang membutuhkan dan yang terdiskriminasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Seperti yang terjadi di Gebang, Banyuwangi dan Tegal melalui SNI nelayan mendapat akses yang mudah untuk mendapatkan kartu nelayan yang pada awalnya oleh aparatur pemerintahan setempat meminta biaya (harga) pada nelayan untuk mendapatkan akrtu nelayan bahkan tidak tanggung-tanggung mematok harga Rp 200.000 padahal kebijakan dari pemerintah pusat bagi nelayan mendapat kartu nelayan itu tanpa biaya (gratis).

Nelayan Gebang dengan SNI sudah melalukan upaya-upaya pemeberdayaan dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Para Nelayan, KUB ini sendiri mulai sejak 2015 yang beranggotkan 20 orang dan anggarannya dari pembiayaan iuran tiap-tiap anggotanya jika dari anggaran tersebut mencapai standarisasi syarat untuk membuat koperasi maka dari KUB akan dijadikan suatu koperasi yang berbentuk simpan pinjam. Tidak luput juga dalam penjalanannya mengikut sertakan perempuan-perempuan nelayan seperti istri dari para kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan. KUB tersebut juga dijadikan sebagai motorisasi atau jasa penyaluran bantuan kepada para nelayan.

Di Banyuputih, nelayan Banyuputih dengan SNI sudah membentuk juga KUB yang dinamai dengan Kelompok Wanita Nelayan Mandiri (KWNM) yang beranggotakan lebih dari 15 orang. KWNM sendiri bergerak ke ekonomiannya di bidang home industri (UMKM) yang mengelola ikan teri menjadi produk ikan teri krispi. Namun dikarenakan stok dari bahan bakunya (ikan teri) tersebut tidak ada dan sulit untuk didapatkan maka proses produksi berhenti. Sekarang pada tahun 2016, KWNM tersebut beralih produksi menjadi pembuat kue-kue.

Sedangkan di Tegal, SNI Tegal sendiri khususnya pada awal bulan Februari 2016, mengajukan dana bantuan yang tanpa agunan/jaminan. Kemudian dana tersebut di manfaatkan untuk membuat budidaya kepiting. Butuh satu tahun untuk kepiting hasil budidaya tersebut dapat di panen. Permasalahan pada budidaya kepiting tersebut ada pada bibit yang diperoleh karena selama ini budidaya kepiting tersebut kepitingnya berasal dari para nelayan.

Maka perlulah antara pemerintah, organisasi nelayan dan masyarakat nelayan itu sendiri bersinergi. Bekerjasama dalam membangun Indonesia, membebaskan masyarakatnya dari kungkungan kemiskinan serta mewujudkan visi negara maritim dengan bertanggungjawab dan sebaik-baiknya dari pemangku jabatan. Serikat Nelayan Indonesia (SNI) sebagai wadah tersebut pergunakanlah seberkarya mungkin. Hidup adalah rasa dan rasa menjadi ukuran karya. Maka karya itulah yang membedakan kita semuanya. Seperti apa yang di utarakan oleh Soekarno (Bung Karno) Presiden Pertama Republik Indonesia; “Barang siapa ingin mutiara, harus terjun kelautan yang dalam”. Untuk berkarya perlu pula tindakan-tindakan yang luar biasa menurut ukuran kemulian lakon hidup.

Mari bersinergi, mari kita bersama bagun derajat kita. Derajat manusia kita dalam lakon yang di sebut sebagai Bangsa Indonesia yang bermartabat. Karena manusia itu sendiri suatu subjek dalam kehidupan.! Kita belum kalah dalam membuktikan nilai ekspor yang jujur, jangan malu! Walau nilai ekspor dari negara Vietnam dan Thailand mencapai $ 6,2 miliar dolar AS dan $ 8,5 miliar dolar AS yaitu di bawah Negara Kita yang sebagai Bangsa Indonesia mencapai $ 3,5 miliar dolar AS. Seperti kata Tan Malaka; “Kalau tidak ada keberanian memanglah tidak bisa di dapat kemajuan, terutama dalam pengetahuan”.

***

Sepenggal bait dari lagu tempo dulu;

Nenek Moyangku Orang Pelaut

Gemar Mangarung Luas Samudra

Menerjang Ombak Tiada Takut

Menempuh Badai Sudah Biasa . . .

IMG_6301

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: