Usulan Masyarakat Sipil untuk Konfrensi Asia Afrika ke-60

IMG_5911 (Jakarta) Dalam rangka tuan rumah penyelenggaraan Konsfrensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di  Bandung Jawa Barat yang berlangsung pada tanggal 19-24 April 2015. Masyarakat sipil, NGO,  dan akademisi menginisiatifkan Konfrensi rakyat Asia Afrika (KRAA) yang berlangsung di  Galeri Nasional Jakarta 18 April 2015. Acara dengan tema “Relevansi dan Reaktualisasi  Semangat Asia Afrika dalam Dunia yang Multi-Polar Abad 21.” Acara dihadiri oleh beberapa  organisasi sipil dan NGO, seperti SPI, Asppuk, IHCS, Binadesa, Serikat Nelayan Indonesia,  API, dan FIELD Indonesia.

 Diantara beberapa pemateri yang hadir adalah Bonnie Setiawan Direktur Eksekutif Resistance  and Alternatives to Globalization (RAG), Josef Purnawa Widyatmadja Direktur Center for  Development and Culture,  Gunawan Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Haris Azhar Direktur Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS), Rachmi Hertanti peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Surambo Advokasi Sawit Wacht.Acara ini dimaksudkan untuk merumuskan ide dan gagasan yang akan disampaikan ke Pemerintah Asia Afrika. Seru Mohammad Riza Ketua Panita KRAA 2015. “tujuan acara ini selain untuk masukan dari masyarakat sipil kepada pemerintahan Asia-Afrika juga membahas trend utama dari negara-negara Asia Afrika ini paska 60 tahun KAA”.

IMG_5904Henry Saragih Ketua Serikat Petani Indonesia menyampaikan penyelenggaraan KAA yang ke-  60 seharusnya tidak hanya seromonial belaka dan harus melihat semangat awal KAA pertama  di tahun 1955. “Presiden Soekarno saat itu sudah memprediksikan kedepan jauh  bahwa penjajahan kolonialisme akan menjadi neo-kolonialisme dalam bentuk  penguasahaan ekonomi dunia kepada Negara-negara yang baru saja merdeka. Sehingga perlu ada solidaritas, gotong royong antar Negara-negara baru.” 

Hadir dari pemerintahan Kepala Staf Kepresidenan dan juga Ketua Panitia Konfrensi Asia  Afrika Luhut Binsar Panjaitan. Dalam sambutannya Ketua Panitia Konfrensi Asia Afrika  sekaligus Kepala Staf Keperesidenan memastikan bahwa Presiden Joko Widodo beserta Kepala Negara lain akan membahas persoalan kemanusiaan di kawasan Timur Tengah. Masalah hak asasi manusia akan menjadi sorotan penting dalam konfrensi tingkat tinggi ini. “saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil untuk masukannya dalam KAA yang akan berlangsung nanti. Tentu saja yang sangat urgent dibahas para delegasi nanti adalah masalah hak asasi manusia krisis di Suriah dan Yaman. Juga bagaimana dengan persoalan di Palestina.”

IMG_5924Gunawan dari IHCS selaku pembicara mengatakan secara prinsip memandang bahwa KAA seharusnya menjadi konsolidasi Negara-negara berkembang untuk memasukan berbagai issu yang saat ini menjadi konsen masyarakat sipil. “tentu pengalaman IHCS dan berbagai  organisasi tani yang saat itu memasukan Hak Asasi Petani (HAP) di Perserikatan Bangsa

 Bangsa (PBB) perlu didukung agar menjadi resolusi PBB. Dari pengalaman  itu tentu saja yang menolak adalah Negara-negara maju seperti Amerika  Serikat dan Eropa. Kalau Asia Afrika yang didukung oleh Amerika Latin ini  akan menjadi berharga dengan memasukan HAP untuk menjadi resolusi  dipersidangan PBB”. 

Rencananya beberapa delegasi dari gerakan masyarakat sipil ini akan menemui beberapa kontingen Asia Afrika untuk memberikan masukan-masukan paska KAA yang ke-60 selesai. (DAL). 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: