Kronologis Kasus Wardinah Warga Miskin Korban Kriminalisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

  1. Bahwa WARDINAH bin KADRIAH yang sehari-hari sebagai penjual ikan (bakul kecil) dari Karangsong Indramayu Jawa Barat, Bahwa sebelum pemesanan, pada 22 September 2014 ada dua orang tamu dengan membawa mobil seperti Rush atau Terios warna hitam, datang ke gudang tempat kerja Wardinah. Kedua orang tersebut menanyakan sambil memperlihatkan gambar jenis ikan melalui handphone (gadget), diantaranya sirip ikan hiu berbagai jenis, ikan pari, kuda laut dan lainnya, namun Wardinah menjawab tidak punya semua barang yang diperlihatkan tersebut. Lalu orang tersebut kembali memperlihatkan gambar insang ikan pari, sambil berkata “kalau yang ini ada tidak?”, Wardinah menjawab tidak ada tapi nanti coba akan tanya-tanya dengan teman pedagang lainnya. Kemudian orang tersebut meninggalkan nomor 081212039444 dan meminta Wardinah untuk menghubunginya jika barangnya sudah didapat.
  2. Bahwa setelah itu Wardinah menghubungi temannya bernama Jaya yang ada di Binangun Banten untuk menanyakan insang ikan Pari. Dua hari setelah pemesan ke tempat Wardinah, kemudian Jaya menghubungi Wardinah dan mengatakan bahwa pesanannya ada, tetapi Jaya mengatakan butuh DP.
  3. Bahwa setelah mendapat kabar dari Jaya, Wardinah menghubungi pemesan dan menjelaskan apa yang diinginkan Jaya, lalu pemesan mengiyakan dan janji untuk segera mentransfer uang DP-nya. Kemudian pada 29 Januari 2014, Wardinah ditransfer uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening atas nama SRI MARYANTINI (rek. pemesan) ke rekening BCA atas nama IKO KOIROH (isteri Wardinah).
  4. Bahwa pada 3 Oktober 2014 sekitar pukul 17.30 WIB, Wardinah menemui pemesan di hotel Grand Trisula Indramayu di kamar 402 yang beralamat di jalan D.I. Panjaitan nomor 77 kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu Jawa Barat dengan membawa pesanannya berupa insang kering ikan Pari sebesar kurang lebih 25 kilogram yang dibungkus dalam tiga kardus, dan ia bawa dalam sebuah mobil pick-up warna hitam.
  5. Bahwa Wardinah bertemu dengan pemesan di parkiran hotel, setelah Wardinah menghubungi pemesan, lalu pemesan menemui dan mengajaknya ke kamar dengan alasan sambil menunggu temannya mengambil uang. akhirnya Pemesan membawa satu kardus ke dalam kamar sebagai sampel untuk melakukan transaksi di dalam kamar hotel sambil menunggu temannya yang sedang ke ATM.
  6. Bahwa setelah Wardinah dan Pemesan berada di dalam kamar, tiba-tiba 5 (lima) menit kemudian terdengar ketukan pintu, kemudian Pemesan membukakan pintu dan masuklah 5 (lima) orang dari SATKER (Satuan Kerja) PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) dari penyidik pegawai negeri sipil Perikanan Kejawanan Cirebon, diantaranya SAFRUDIN dan JAYA TEJA ANGGARA.Sementara Satker justru membiarkan Pemesan pergi dan tidak kembali, Akhirnya Wardinah langsung diinterogasi dan dan Satker menanyakan kapada wardinah, “tahu tidak bahwa ikan ini dilindungi”, wardinah jawab “tidak tahu”.
  7. Bahwa, SAFRUDIN dari Satker menanyakan lagi kepada Wardinah bahwa barang itu siapa yang pesan. Wardinah menjawab “orang yang membuka pintu tadi, kanapa sampean biarkan orang itu pergi”. Kemudian SAFRUDIN berkata, “Ya sudah, nanti urusannya di kantor saja”.Akhirnya Satker membawa Wardinah dan satu kardus sebagai barang bukti ke kantor PSDKP Kejawanan Cirebon.
  8. Bahwa kemudian Wardinah dibawa ke kantor PSDKP Kejawanan Cirebon dan bertemu dengan pimpinan PSDKP, Ibu YETIK PUSPITASARI, SH. Kemudian Wardinah diperiksa dan diinterogasi tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Wardinah diperiksa seorang diri padahal peristiwa hukumnya melibatkan pihak pemesan dan pihak pemilik barang (JAYA).
  9. Bahwa Pada Senin 27 OKtober 2014, Wardinah dipanggil kembali ke kantor PSDKP Kejawanan Cirebon. Atas panggilan itu, Wardinah diberitahu bahwa insang kering yang ia bawa adalah jenis ikan Pari Manta yang saat ini dilarang untuk ditangkap atau dijualbelikan. Sehingga Wardinah dianggap melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 100 C jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m dan n UU nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo. Kepmen KP No 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta.
  10. Bahwa pada 6 Januari 2015, tanpa adanya surat panggilan dan tanpa didampingi oleh kuasa hukum, Wardinah menghadiri sidang pendahuluan di Pengadilan Negeri Indramayu dengan menghadirkan para saksi dari PSDKP atas pendaftaran perkara Nomor: 01/Pid,S/2015/PN.Idm (perikanan) berdasarkan dari Catatan Penuntut Umum yang termuat dalam suratnya tertanggal 5 Januari 2015 No.Reg.Perk: PDM- …../Inmyu/Epp.2/12/2014. Bahwa Wardinah diancam pidana dengan pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU 31/2004 sebagaimana diubah dengan UU 45/2009 tentang perikanan jo. Kepmen KP nomor 4/2014 tentang Perlindungan Penuh Perlindungan Ikan Pari Manta yang diancam dengan maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 1,5 milyar. Meski begitu, Wardinah tidak didampingi oleh kuasa hukum, padahal pidananya diancam lebih dari 5 tahun.
  11. Bahwa bunyi pasal 16 ayat (1) adalah: “Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”. Dan bunyi pasal 88 adalah “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”
  12. Bahwa, sementara yang menjadi alat bukti adalah hanya berupa potongan ikan berupa insang kering seberat kurang lebih 25 kg.
  13. Bahwa pada 20 Januari 2015, kembali tanpa surat panggilan, Wardinah kembali menghadiri sidang dalam rangka pembacaan tuntutan dan tanpa adanya pembelaan dari terdakwa (Wardinah).
  14. Bahwa pada Selasa 27 Januari 2015, tanpa surat panggilan, Wardinah kembali menghadiri sidang terakhir dalam rangka pembacaan putusan oleh H MUHAMMAD, SH. MH, selaku Hakim Ketua dengan didampingi ENDRA HERMAWAN, SH.MH dan IDI IL AMIN, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. TARDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kelas 1B Indramayu dan dihadiri oleh PANJI SUDRAJAT, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri indramayu.
  15. Bahwa dalam pembacaan putusan tersebut dan sesuai dengan salinan putusan, menyatakan bahwa Wardinah divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hakim menjerat Wardinah dengan pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 2009 tentang Perikanan jo. Kepmen KP Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Status Penuh Ikan Pari Manta jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: