Hari Perikanan Sedunia dan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

IMG_5589 (JAKARTA) : Dalam rangka Hari Perikanan Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 November  2014, Serikat Nelayan Indonesia (SNI) bersama jaringan organisasi lainnya seperti KIARA dan  KNTI melakukan aksi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta. Massa  nelayan terdiri dari perwakilan nelayan Marunda Jakarta dan Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Massa nelayan memulai aksinya dari pukul 10.00 dari pelataran stasiun Gambir sambil  membawa spanduk dan poster. Perwakilan Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Rustoni  mengatakan bahwa massa terdiri dari beberapa perwakilan basis-basis SNI di tingkat  kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Cirebon.  Selain  itujuga perwakilan perempuan  pesisir yang hadir pada aksi kali ini.

Tuntutan yang disampaikan dalam aksi diantaranya adalah subsidi bahan bakar minyak untuk nelayan tradisional  dan pencurian ikan. Berdasarkan data FAO pencurian ikan di Indonesia adalah 30 triliyun dalam setahun. Bagaimana caranya pemerintah untuk benar-benar tegas dalam memberantas pencurian ikan. Teriak salah satu perwakilan nelayan dalam orasinya. Selain itu juga terkait skema pemberian kartu nelayan dalam pengalihan subsidi BBM.

Menurut Budi Laksana Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia menyampaikan, bahwa peringatan hari perikanan internasional ini dibarengi dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat memberatkan kehidupan para nelayan Indonesia karena komponen biaya sekali melaut adalah 70 persen. Oleh karenanya perlu ada pengawasan yang ketat dalam pendistribusian dan penyalurannya ke kampung-kampung nelayan. Pengalaman kami anggota SNI dilapangan hampir semua BBM bersubsidi ini dibeli oleh para pedagang dan menjual ke nelayan dengan harga jauh dari standar. Hingga perlu dibuat skema kartu nelayan yang terintegrasi dengan pendataan yang akurat dan tepat. Tidak bisa kartu nelayan diberikan begitu saja tanpa ada data akurat atau nomor identitas penerimanya.

Hal lain lain yang juga disorot oleh Budi adalah kasus pencurian ikan dan perjanjian internasional terkait pengakuan dan perlindungan nelayan tradisional. Pencurian ikan bisa dicegah seandainya pemerintah dan pejabat tekait mendorong nelayan untuk terlibat secara aktif.  Kita dorong nelayan kelaut lepas dan menjadi informasi pertama untuk menyampaikan terkait keberadaan kapal asing. Tetapi tentu saja harus ada jaminan perlindungan nelayan Indonesia dari aparat pemerintah itu sendiri. (DAL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: