Kesaksian Petani, Awal Perbaikan UU Perlintan

IMG_6683 Jakarta – Para petani yang tergabung sebagai pemohon Uji Materiil UU No. 19  tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau UU Perlintan mengikuti  persidangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis 16 Januari 2014. Tiga orang  diantaranya menjadi saksi dan memberikan tekanan bersama dengan tiga saksi  ahli yang diusulkan pemohon. Mereka adalah Amin dari kabupaten Indramayu,  Uman dan Abdul Gaos dari Kabupaten Subang.

Para saksi ini menurutkan pengalaman yang terjadi di daerahnya terkait berbagai  hal yang menerpa petani di hadapan hakim konstitusi dan disaksikan pihak Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) dan perwakilan pemerintah. Topik yang muncul  memberikan penjelasan atas perlunya perbaikan UU Perlintan terkait sewa tanah dan topik kelembagaan.

Kasus di Indramayu yang dituturkan Amin menunjukan bahwa selama ini pemeritah salah kaprah dalam memberikana dorongan kepada petani yang membutuhkan lahan. Pemerintah memberi kemudahan pada petani memenuhi haknya atas tanah. Yang terjadi di lapangan sebaliknya malah pemerintah memperaktikan sewa tanah terlantar kepada petani. Bahkan, sewa dilakukan dengan cara menyuruh tengkulak untuk melakukan lelang izin sewa.

Amin juga menuturkan tentang persoalan kelembagaan yang menimpanya. Kelompok tani yang ada di kampungnya merupakan bentukan pemerintah dan cenderung mendikte kelompok sesuai keinginan aparat pertanian. Amin menolak bantuan semu pemerintah itu karena bantuan dari pemerintah bersifat memaksa seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Karena kecewa Amin membuat kelompok tani Bumi Tani dan menempuh kesulitan dalam memperoleh pengakuan dari pemerintah. Setelah berjuang setahun, Amin berhasil membuat kelompok tani dan mendapat pengakuan dari pemerintah. Hanya saja, kelompok Bumi Tani jarang dilibatkan karena sering menolak bantuan yang sudah jelas merusak lingkungan.

Nasib serupa menimpa Uman dan Abdul Gaos. Mereka memberi kesaksian terkait tanah garapan yang sejak tahun 1942 diambil alih pemerintah dengan paksa terkait peristiwa G 30 S tahun 1965. Setelah itu, karena petani butuh lahan garapan dan melihat tanah yang hak kelolanya dipegang oleh Balai Penelitian Sayuran (Balitsar) menganggur selama bertahun-tahun dan rusak. Petani berinisiatif mengelola lahan hingga lahan yang tadinya kritis menjadi pulih, pemerintah malah memberlakukan Sewa dan status kepemilikan lahan selalu mengambang. Petani sudah melakukan berbagai cara untuk memperbaiki status tanah dengan mengirimkan surat ke Kantor Pertanahan Subang dan tembusan ke Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, BPN dan Menteri Pertanian. Hasilnya, mereka tidak pernah mendapat balasan.
Kesaksian ini merupakan kisah kecil dari apa yang terjadi di lingkungan mereka dan di wilayah lain.

Mereka berharap mendapatkan keadilan melalui kesaksian ini dan berharap pasal-pasal yang bertentangan dalam UU Perlintan diperbaiki. Pasal yang dimaksud adalah pasal 59, pasal 71 dan 72 dimana secara substansial melanggar UUD 1945.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: