Aksi SNI Peringati Hari Bahari, Tuntut Pemerintah Lebih Peduli Terhadap Nelayan

Tue, Dec 13, 2011

Berita, Foto

JAKARTA. Tiga ratusan massa nelayan dari Cirebon, Jawa Barat dan Sumatera Utara yang tergabung dalam Serikat Nelayan Indonesia (SNI) tumpah ruah di jalanan ibukota, memperingati Hari Bahari yang  jatuh tepat hari ini (13/12).

Budi Laksana, Sekjen SNI menyampaikan bahwa hari bahari adalah hari dimana ditandatanganinya Deklarasi Djuanda, tepat 54 tahun yang lalu. Peristiwa ini merupakan momen bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, dimana diakuinya kedaulatan wilayah perairan Indoensia sebagai bagian dari NKRI yang sebelumnya hanya 3 mil dari bibir pantai berdasarkan hukum kolonial Hindia Belanda.

Seiring berjalannya waktu, Hari Bahari hanya dijadikan acara seremonial belaka yang dilakukan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dalam cita-cita yang dilakukan Ir. Djuanda berkeinginan dengan perluasan wilayah kelautan Indonesia bisa dimanfaatkannya pengelolaannya oleh rakyat Indonesia dan bukan oleh negara-negara asing.

Namun kini bertolak belakang, wilayah laut dan pesisir justru dibuka sebagai keran investasi selebarnya untuk kepentingan swasta dan asing dalam pemanfataannya. Sehingga yang menjadi korban adalah pihak para nelayan tradisonal yang mendiami wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya kepada sektor kelautan. Penggusuran para nelayan seperti diKaliadem Jakarta, Pengandaran Jawa Barat, yang diprioritaskan bagi pemilik modal untuk membangun lokasi wisata laut dan perumahan elite. Eksploitasi pasir laut Tasikmalaya, pengembangan kawasan perlindungan yang menyempitnya daerah penangkapan nelayan tradisional. Belum lagi nelayan di Sumatera Utara yang selalu dituduh memasuki wilayah perairan Malaysia dan juga harus berkonflik dengan kapal penagkap ikan besar yang menggunakan jaring trawl. Selanjutnya, nelayan di Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur yang wilayah tangkapnya dipersempit dengan adanya eksploraso pertambangan di wilayah tangkap mereka.

“Berdasarkan data KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) masyarakat miskin pedesaan wilayah pesisir tercatat 7,87 juta orang atau 25,14 % dari jumlah penduduk Indonesia. Ini khan sangat memilukan,” ungkap Budi.

Budi menegaskan bahwa dalam aksi kali ini, nelayan memiliki sembilan tuntutan yakni agar pemerintah benar-benar menghormati dan melindungi aktivitas nelayan tradisional sebagai hak warga negara sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, menghentikan impor ikan dan garam, menghentikan privatisasi wilayah pesisir dan laut, menghentikan alat tangkap yang merusak ekosistem bawah laut, hingga memberikan rasa aman bagi nelayan tradisional baik di wilayah Republik Indonesia dan diwilayah perbatasan.

“Kami juga mendesak agar pemerintah memberikan jaminan sosial yang layak kepada keluarga nelayan, saat nelayan tidak bisa melaut, memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan tradisional, memberlakukan standarisasi harga jenis ikan, serta menangkap dan mengadili mafia perikanan,” papar Budi.

Selain SNI, aksi ini juga dihadiri oleh beberapa organisasi massa perjuangan seperti Serikat Petani Indonesia (SPI), Koalisi Anti Utang (KAU), Indonesian Human Rights Commission for Social Justice (IHCS), LS-ADI, Asosiasi Nelayan Indonesia Kota Tanjung Balai, Forum Komunikasi Nelayan Indonesia (FKNI), KIARA, dan lainnya.

 

 

Leave a Reply