Kematian Ahmad Zailani Lemahnya Perlindungan Terhadap Nelayan Tradisional

MEDAN. Kematian Ahmad Zailani (34) nelayan asal Deli Serdang Sumatera Utara, yang sebelumnya ditangkap kepolisian Diraja Malaysia pada tanggal 15 Agustus 2011 menandakan lemahnya perlindungan negara terhadap nelayan tradisional. Menurut Sanusi paman Korban Ahmad Zailani dan 3 rekannya menggunakaan kapal bobot mati 3 gross ton (GT) yang tidak dilengkapi peralatan memadai seperti navigasi, Ahmad Zailani dituduh mencuri ikan memasuki dikawasan perairan Malaysia.

Hafizal, ketua Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Wilayah Sumatera Utara mengatakan Kapal yang dinaiki Ahmad Zailani adalah berkatagori nelayan tradisional karena bobot kapal tidak lebih dari 5 GT yang perlindungannya dijamin berdasarkan hukum laut internasional (UNCLOS 1982) terutama pasal 51 yang berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan terhadap nelayan tradisional dan juga oleh UU perikanan No. 45 Tahun 2009. Bahwa 3 tahun belakangan ini perlindungan Pemerintah terhadap nelayan khususnya di Sumatera Utara sangat buruk. Penangkapan yang dilakukan polisi Malaysia terhadap nelayan semakin meningkat tidak ada tindakan nyata dari Pemerintahan Indonesia. Saling lempar tanggung jawab urusan birokrasi yang panjang dan itu semakin memperparah keadaan.

Sedangkan bagi Nasution nelayan asal Tanjung Balai Sumut, bahwa nelayan yang dibawah perahu 5 GT hanya alam yang menjadi petunjuknya untuk berlayar. Mana mungkin kita tahu ini batas negara mana. Dan selama berpuluh-puluh tahun kami nelayan mencari ikan diperairan ini.

Tentunya harus menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk kembali menegaskan dengan Malayasia terkait perlindungan terhadap nelayan tradisional dan batas laut. Abdul Wahab Presidium Nasional Serikat Nelayan Indonesia (SNI) dengan anggota SNI yang hadir bersama sejumlah ormas dan LSM terkait KTT-Asean di Bali menambahkan, negara-negara Asean seharusnya merumuskan peningkatan kerjasama terkait perlindungan terhadap nelayan tradisional secara payung hukum internasional sudah ada, dan UNCLOS 1982 bisa dijadikan panduan bagi negara-negara untuk bisa saling bekerja sama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: