Pandangan Sikap SNI Dalam Gugatan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Hak Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir Hanya Menguntungkan Pemilik Modal dan Mengulang Penderitaan Rakyat

Indonesia memasuki periode baru liberalisasi dan privatisasi di seluruh sektor kekayaan alamnya. Langkah ini ditempuh sebagai paket kebijakan yang dipaksakan oleh lembaga keuangan internasional (IMF dan World Bank). Terbitlah bermacam UU yang memprivatisasi sumberdaya alam seperti air, hutan, tanah, listrik. Periode ini sebagai masa penyerahan kekuasaan negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber daya alam ke tangan swasta.

Pemangku kebijakan (pemerintah) tidak mau panjang pikir dan memikirkan dampak akibat kebijakan privatisasi ini. Berbagai macam kemudahan dan priviledge diberikan kepada swasta dan asing untuk menanamkan modalnya. Dengan harapan, negara mendapatkan pemasukan, tidak peduli terhadap berapa nilai prosentase yang didapatkannya. Tidak peduli nilai modal yang ditanamkan tersebut apakah seimbang dengan jumlah orang yang disejahterakan.

Sejarah telah membuktikan bahwa privatisasi atas sumber-sumber kekayaan alam Indonesia tidak mampu mendatangkan kemaslahatan dan memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan atau Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang diterbitkan sejak rezim pemerintahan Orde baru dan masih dipertahankan sampai sekarang, hanya menguntungkan para konglomerat dan memperkaya para pemilik modal besar. Keuntungan hanya bisa dinikmati segelintir orang, sementara jutaan petani menderita miskin karena tidak memiliki lahan untuk bercocok-tanam, dan ribuan orang di perkotaan tidak memiliki lahan untuk didirikan tempat hunian.

Model pembangunan yang terbukti gagal menyejahterakan rakyat ini justru diulangi lagi, dan kali ini di sektor kelautan. Terbitnya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) meniru pola pemberian HGU dan HPH tersebut, yakni Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Harus dikatakan bahwa cara yang seperti ini telah melanggar konsititusi, yakni Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pemanfaatan sumberdaya alam bertujuan untuk sebesar-besarnya mewujudkan kemakmuran rakyat. Lebih dari itu, kebijakan ini telah melahirkan konflik agraria dan kekerasan yang berkepanjangan.

Secara redaksional, UU ini terkesan istimewa karena dikemas dengan bahasa yang ilmiah sehingga mampu menyihir orang yang membacanya. Secara umum, seolah-olah UU ini juga telah mengakomodir kepentingan seluruh elemen masyarakat, termasuk nelayan kecil, masyarakat pesisir dan masyarakat adat. Namun, sebenarnya hal itu merupakan gaya bahasa yang bersifat lipstik saja sehingga orang akan menjadi terkecoh. Misalnya, Pasal 18 UU ini menyebutkan bahwa HP-3 dapat diberikan kepada: a. Orang perseorangan warga negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. Masyarakat Adat. Oleh kelompok yang memperjuangkan hak masyarakat adat, pasal ini bisa diasumsikan sebagai pengakuan negara terhadap entitas masyarakat adat dalam pengelolaan kekayaan laut.

Adanya pasal tentang HP3 (pasal 16 sampai 21) semakin “memperparah” pencabutan hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumberdaya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut. Tidak ada lagi ruang bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan, petani ikan, pelaku UKMK kelautan dan buruh nelayan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Semua akses sumberdaya kelautan praktis akan dikuasai pemilik modal. Sebab, hanya merekalah yang mampu memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam UU itu. Masyarakat pesisir hanya menjadi “penonton” karena tidak mempunyai modal besar dan teknologi untuk bersaing dengan para pemilik modal. Hal ini mengakibatkan kemiskinan nelayan akan bertambah parah. Bukan hanya itu, sumberdaya kelautan dan perikanan serta lingkungan pesisir juga akan mengalami degradasi akibat eksploitasi yang tak terkendali.

Diberlakukannya peraturan perundangan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nelayan yang dominan miskin. Dampaknya:

  1. membatasi akses terhadap sumberdaya ekonomi wilayah pesisir seperti sumberdaya ikan, air, lahan, hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Sekalipun, UU Perikanan pasal 61 memberi kekebasan pada nelayan kecil dan UU PWP3K pasal 61 mengakui hak-hak masyarakat adat, kearifan lokal, namun hal itu hanya “retorika” semata. Sejatinya nelayan miskin di pesisir tidak mungkin dapat bersaing dengan pemilik modal besar,
  2. implementasi UU ini berpotensi menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara pemilik modal dan pejabat berwenang dalam proses perizinan, pengendalian dan pengawasan baik di pusat maupun daerah. Bukan tidak mungkin para pemodal yang telah mengeksploitasi sumberdaya ekonomi wilayah pesisir secara tidak bertanggungjawan akan dengan mudah menghindar dari hukuman akibat berkolusi dengan pejabat berwenang,
  3. sumberdaya ekonomi wilayah pesisir dapat diperjualbelikan (tranferabillity) dan dikuasai sekaligus dikontrol untuk bidang usaha tertentu, sehingga hanya segelintir pemilik modal yang mengelola dan memanfaatkannya. Sangat mustahil hal ini dapat dilakukan oleh nelayan miskin di wilayah pesisir,
  4. terjadnya eksploitasi berlebihan atas sumberdaya ekonomi wilayah pesisir. Masalahnya, adalah siapa yang menjamin pemilik modal untuk mengontrol eksploitasi sumberdaya ekonomi wilayah pesisir sementara sumberdaya itu sudah kuasai dan kontrol penuh? Apalagi era otonomi daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemilik modal baik asing maupun domestik,
  5. semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran pada masyarakat pesisir khususnya nelayan akibat terbatasnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi di wilayah ini. Berkembangnya aktivitas usaha ekonomi skala besar berbasiskan sumberdaya ekonomi wilayah pesisir belum tentu akan menggunakan tenaga kerja lokal karena keterbatasan tingkat pendidikan dan kualitas SDM nelayan yang 90 % tidak lulus SD,
  6. jika wilayah perairan pesisir sudah dikontrol oleh swasta dengan adanya Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3), maka “omong kosong” pemerintah bisa mengontrolnya karena sudah menjadi hak privat (privatisasi).

Kebijakan pembangunan di Indonesia sejauh ini hanya ditentukan oleh elite pemegang kekuasaan semata. Peraturan dan perundangan yang lahir pun hanya mengabdi kepentingan pemegang kekuasan dan pemilik modal. Kekuasaan bukan dipakai untuk melindungi rakyat yang lemah, namun digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya. Bahkan seringkali untuk memaksakan kebijakan tersebut ditempuh cara paksa dengan menggunakan pendekatan militeristik atau premanisme. Sebagaimana masih kita lihat cara-cara penggusuran dan pengusiran yang dipraktikkan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Pendek kata, atas nama penanaman modal dan investasi, pemerintah telah mencederai hak-hak warga negaranya.

Selama ini, klausul tentang pelibatan masyarakat hanya tertulis dalam teks peraturan perundangan saja, namun dalam kenyataannya pelibatan masyarakat itu hanya isapan jempol saja. Begitu juga Pasal 23 ayat 5 UU No. 27 telah menyebutkan: Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan. Seringkali cara musyawarah diabaikan begitu saja dan yang dikedepankan adalah pemaksaan.

Konservasi dan Rehabilitasi sekedar Lipstik
Dalam UU ini tampak terjadi ambivalensi, karena di satu sisi telah memberikan lampu hijau terhadap eksplorasi yang berwatak eksploitatif, tapi di sisi lain mengatur tentang konservasi dan rehabilitasi. Seakan-akan UU ini juga memberikan mandat kepada pemerintah untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keanekaragaman hayati.

Sekilas, Pasal 28 tentang Konservasi ingin menunjukkan bahwa UU ini memiliki kepekaan akan pentingnya melestarikan alam. Disebutkan dalam pasal ini bahwa konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk: a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional. Disebutkan juga bahwa kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi a. sumber daya ikan; tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain; wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane’e, panglima laot, awigawig, dan/atau istilah lain adat tertentu.

Sesungguhnya Pasal-pasal ini hanya jadi bumbu penyedap saja, adapun pelaksanaannya tidak kunjung dilakukan dengan langkah-langkah yang konkret. Tentang pelaksanaannya yang diatur kemudian oleh peraturan menteri, menunjukkan bahwa misi utama UU ini memang bukan menempatkan masalah kerusakan lingkungan dan keseimbangan ekosistem menjadi hal pokok yang perlu disikapi bersama. UU ini sejak awal ingin menciptakan kepastian hukum dengan adanya UU tentang penanaman modal di sektor kelautan dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau terluar.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa proses pembangunan di masa lalu telah menciptakan kerusakan. Reklamasi, pertambangan, eksplorasi minyak, penggunaan trawl, semuanya telah menyumbangkan kerusakan laut sekarang ini. Tidak ada upaya sistematis untuk melakukan rehabilitasi. Aturan tentang tata ruang wilayah pesisir pun seringkali lebih mendukung kepentingan modal.


Indonesia Fisherfolk Union is a member of World Forum of Fisher People (WFFP)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: